Oleh: Nuha Guwa

Oh no! Tema ini tampak berat sekali! Jangan dulu malas baca! Coba diperhatikan baik-baik sebab bisa saja suatu saat hal ini terjadi pada kita. Sejak diluncurkan aksi pengumpulan koin sebagai bagian solidaritas terhadap Prita, acapkali melihat uang receh pikiran langsung mengarah pada hukum. Analogi sebuah keadilan yang diwakilkan dengan uang receh atas keputusan denda yang harus dibayarkan Prita sebagai bentuk kekecewaaan terhadap pengadilan tertinggal. Keputusan terhadap sebuah email yang membawa seseorang ke penjara mengendap diam-diam, tentu saja endapan kekhawatiran tersebut berlebihan, jangan-jangan besok hal serupa terjadi pada saya, sahabat, atau kerabat saya. Bukan apa-apa, saya dan mereka termasuk rombongan yang selalu gatal jika diperlakukan tidak adil. Jadi, para lesbian semuanya, bacalah tulisan ini sampai habis.

Keadilan dalam hukum berarti: apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil, sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka pengadilan bertindak untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut kejahatan maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut. Pengertian yang sempit ini dilakukan untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu dan atau antara individu dengan negara selaku penguasa.

Dari perspektif keadilan sosial, keadilan hukum belum tentu adil. Seseorang atau suatu golongan bisa merasa tidak mendapat keadilan dari suatu proses hukum, karena di masyarakat berlaku konsep keadilan sosial yang memang memiliki perbedaan jauh dari pengertian keadilan hukum. Misalnya dalam masalah Prita. Menurut keputusan hukum, Prita memang harus membayar denda. Namun menurut masyarakat keputusan tersebut aneh karena tidak mewakili aspirasi rakyat kecil. Masa hanya karena sebuah email ia harus dihukum? Coba tengok lagi kasus pencurian buah cokelat, pencuri semangka, atau pencuri biji kapas yang notabene putusan hukumannya persis sama dengan vonis seorang koruptor.

Perspektif keadilan sosial yang tumbuh dan berkembang di masyarakat selalu mengartikan bahwa setiap orang berhak atas kebutuhan dasar manusia tanpa memandang perbedaan, ras, etnis, agama, umur, dan sebagainya. Inilah menyulitkan memaknai konsep keadilan dalam suatu proses hukum. Seorang yang haknya telah dilukai dalam suatu kejahatan tentunya akan kecewa sekali ketika mengetahui bahwa si pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang ringan. Si korban sudah pasti menghendaki hukuman yang seberat-beratnya untuk si pelaku. Nah, bagaimana persfektif keadilan yang seharusnya?

Terkait pertanyaan di atas, tak perlu heran jika mantan menteri perindustrian Fahmi Idris bersimpati pada Prita Mulyasari. Di mata masyarakat, ia pun dianggap tonggak perjuangan masyarakat yang ingin mencari keadilan. Prita dihukum Pengadilan Tinggi Banten dengan membayar denda sebesar 204 juta rupiah. Hukuman ini kembali memancing reaksi publik. Sebagian masyarakat mendukung Prita. Sejumlah komunitas menggalang dana, di antaranya dengan mengumpulkan koin untuk Prita. Bahkan, Fahmi Idris sendiri bersedia menanggung separuh denda itu. Tentu hal ini lumrah saja mengingat keadilan yang diinginkan masyarakat tadi berupa keadilan sosial bukan keadilan hukum yang dianggap kaku dan tidak manusiawi.

Coba tilik kasus lain, kita masih kaget-kaget soal vonis hakim terhadap jaksa yang menyebarkan ratusan butir ekstasi, hanya diputus hukum satu tahun penjara, sementara seorang supir yang kedapatan mengatongi satu butir ekstasi dihukum hingga empat tahun penjara. Wow! Bagaimana bisa? Beberapa bukti di atas memang membuktikan bahwa hukum di Indonesia masih hanya menempatkan keadilan hukum, tetapi tidak mempertimbangkan juga keadilan sosial. Sampai saat ini pengadilan hanya menggunakan kebenaran fakta dan tidak memasukkan rasa kebenaran kemanusiaan, hasil ya… coba saja lihat, putusan-putusan vonis yang terlihat adalah keputusan hukum yang tidak berazaskan kemanusiaan.

Sebagai lesbian, atas rasa empati tentu kita prihatin terhadap kasus-kasus yang terjadi di pengadilan akan bernasib sama dengan contoh-contoh perkara yang sudah terjadi di atas. Hukum memang seharusnya dirancang berazas keadilan. Namun bagaimana bentuk keadilan berdasarkan keadilan hukum atau keadilan masyarakat adalah tantangan bagi penegak hukum. Semoga putusan apa pun yang diambil diharapkan objektif, adil dan seimbang. Keadilan harus ditegakkan, hukum harus dijalankan. Hukum yang adil tentu bukan buat jaksa pengedar esktasi yang tahu bagaimana mencari “keadilan hukum” buat dirinya, juga bukan keadilan para pembuat kekuasaan yang setelah begitu banyak memakan uang rakyat ia “berhasil” mendapatkan vonis minim di penjara. Jauh lebih cepat daripada seorang pencuri hape yang habis dibabak belur massa yang menerima tiga tahun penjara.

@Nuha Guwa, SepociKopi, 2009