Oleh : Sagita Rius

Masih perlukah wadah atau lembaga formal untuk lesbian? Dalam artian komunitas tersebut didukung tidak saja dari pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tapi juga masyarakat pada umumnya?

Pendapat sebagian besar sahabat lesbian di kotaku, bisa dijadikan tolak ukur perlu tidaknya lembaga lesbian yang formal. Jawaban mereka seragam. Mereka tidak membutuhkan lembaga formal lesbian apa pun. Selama ini mereka merasa baik-baik saja. Tidak ada yang namanya perasaan disingkirkan atau dipinggirkan. Mereka bisa bekerja dengan baik dan dihargai dengan layak sebagai pekerja. Tidak dipungkiri sebagian lesbian yang berada di kotaku ini pada khususnya banyak yang menduduki posisi-posisi mapan seperti manajer di beberapa perusahaan asing dan nasional, menjadi kepala cabang perusahaan-perusahaan tersohor, tidak sedikit yang mempunyai usaha kecil dan menengah, bahkan menjadi SPG pun tidak masalah.

Bagi mereka bisa membayar angsuran kredit motor second hand aja masih bagus nasibnya dan mereka pun tidak perlu dipusingkan untuk mengakui “Yes, I’m a lesbian!” Terserah mitra kerja, keluarga dan masyarakat menilai sendiri. Mereka lebih suka dinilai bahwa mereka mandiri, bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak bergantung dengan siapa pun dan tidak mengganggu orang lain. Memang sebagian besar sahabat lesbian adalah pendatang. Secara beberapa kota di Kalimantan yang heterogen, mereka masih tetap menghargai pandangan masyarakat. Ada beberapa pasangan lesbian yang serumah, dan mereka lebih memilih tinggal di lingkungan perumahan yang para penghuninya dikenal individual, pendatang atau pekerja semua. Kalaupun ada masalah di antara mereka, biasanya diselesaikan secara persaudaraan, nggak perlu ribut-ribut. Pun kalau ada yang kesusahan, biasanya semua akan siap membantu sebisanya.

Seandainya mereka memiliki dana lebih, sahabat lesbian lebih memilih mendirikan yayasan sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan atau kegiatan-kegiatan sosial yang langsung bersinggungan dengan masyarakat bawah.

Sebenarnya apa nih yang mau dipermasalahkan dari lesbian? Lesbian kan juga perempuan? Berarti bila ada masalah dengan lesbian bisa diadukan atau minta rujukan ke lembaga yang mengurusi masalah keperempuanan. Banyak lembaga-lembaga perempuan baik yang resmi maupun tidak. Bahkan hampir semua partai politik sekarang sudah memiliki departemen khusus untuk perempuan. Partai politik sadar betapa besar potensi suara dari perempuan Indonesia yang secara populasi lebih banyak dari pria ini.

Namun karena sebagian kaum lesbian sendiri banyak yang bersembunyi di balik kaum hetero, menjadikan wujudnya tidak jelas, dan selama ini tidak ada kasus yang melibatkan lesbian. Bilamana ada kasus menyangkut lesbian, dikembalikan kepada individunya. Semisal ada seorang lesbian yang terlibat narkoba, yang diberkas adalah keterlibatannya dalam kasus narkoba bukan menyidik apakah dia lesbian atau bukan. Atau ada seorang lesbian diusir oleh keluarganya, mereka akan ditampung di tempat penampungan anak-anak terlantar. Jika ada lesbian remaja yang terlibat kenakalan remaja (pemadat), secara tidak langsung akan dititipkan pada panti rehabilitasi kertergantungan obat-obat terlarang. Yang disembuhkan adalah ketergantungan terhadap narkobanya, bukan orientasi seksualnya.

Seandainya ada lesbian yang bersengketa dengan tempat kerjanya bisa disalurkan ke Departemen Tenaga Kerja, tapi hal-hal yang menyangkut pekerjaan biasanya bukan karena tekanan atau diskriminasi perusahaan karena kelesbianannya, tapi lebih karena Lesbian itu sendiri tidak mampu mengikuti peraturan perusahaan, bisa pula karena kinerjanya yang tidak baik. Jika lesbian mengalami tindak kekerasan dapat melaporkan diri ke polres terdekat tentunya dengan membawa bukti-bukti yang diperlukan. Kalaupun ada satu dua lesbian bermasalah, disarankan untuk dikembalikan ke keluarganya masing-masing.

Selama ini lesbian tidak bersinggungan dengan masyarakat luas dan tidak membuat masalah. Lebih baik individu atau lembaga pemberdayaan perempuan mengurusi hal-hal yang lebih membutuhkan perhatian serius yang berdampak cukup luas, semisal memberikan penyuluhan kepada PSK atau waria agar selalu menggunakan kondom dan menjaga kebersihan diri untuk mencegah penyebaran virus HIV, daripada bersusah payah dan makan hati berulam jantung untuk mendirikan komunitas lesbian yang belum tentu membawa manfaat bagi masyarakat luas dan komunitas lesbian itu sendiri.

Kalau tujuan mendirikan lembaga formal lesbian agar masyarakat mengakui keberadaan mereka, menuntut dan melegalisasi adanya peraturan pemerintah agar mereka bisa menikah, wah nanti dulu. Negara ini bukan negara bebas, meski demokrasi masih ada yang namanya norma-norma kesusilaan, norma-norma masyarakat yang tidak mungkin diabaikan begitu saja. Tidak menutup mata, sebagian masyarakat masih menganggap lesbian adalah penyakit, virus yang menyebar dan kelainan seksual. Kalaupun dipaksakan, mau dibawa kemana masa depan anak orang? Jika tidak memberdayakan lesbian muda agar mandiri, apakah lesbian muda ini hanya dijadikan tumbal, bumper dan martil bagi lembaga tersebut? Kalau lembaga tersebut tujuannya lebih sebagai tempat persaudaraan, untuk sementara cukup dengan adanya komunitas-komunitas lesbian yang tidak berbentuk LSM atau lembaga resmi.

Seperti kata sahabat lesbian, “di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung”, bila tidak nyaman dan aman berada dekat handai taulan, menyingkirlah dengan segera. Menurut mereka, lebih baik jangan menuntut macam-macam dulu, sebelum sayap-sayap berkembang kuat. Jelajahi angkasa, tujuh lapis awan dan rasakan empasan angin sepuasnya, setelah itu baru berpikir ulang, masih perlukah mendeklarasikan diri sebagai lesbian.

@Sagita Rius, Sepocikopi, 2008